Dasar Hukum Aplikasi E-Billing

Dasar Hukum Aplikasi E-Billing. Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak. Unit eselon i kementerian keuangan.

Hukum Hukum Newton Tentang Gerak Dengan
Hukum Hukum Newton Tentang Gerak Dengan from kitabelajar.github.io

Penegak hukum yang dimaksud adalah kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantas. Sebab layanan e billing sangat membantu para wajib pajak. Selengkapnya anda dapat simak artikel tentang tilang.

Kode Billing Adalah Kode Identifikasi Yang Diterbitkan Melalui Sistem Billing Atas Suatu Jenis Pembayaran Atau Setoran Yang Akan Dilakukan Wajib Pajak.

Unit eselon i kementerian keuangan. Instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 tanggal 9 juni 2003 tentang kebijakan dan strategi. Selengkapnya anda dapat simak artikel tentang tilang.

Perma No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara.

Peraturan menteri keuangan nomor 241/pmk.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Pasal 12 peraturan menteri keuangan nomor 60/pmk.05/2011 tentang pelaksanaan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik. Dikutip dari halaman wikipedia djp online adalah salah satu aplikasi.

Penelitian Ini Merupakan Penelitian Kualitatif Yang Menjelaskan Tentang.

Rani karisma nim 0201181722282 mahasiswi fakultas hukum universitas sriwijaya email : Kehadiran e billing pada dasarnya sangat menguntungkan terutama bagi para wajib pajak. Sedikitnya terdapat empat dasar hukum yang mengatur terkait hal ini, diantaranya :

Sebab Layanan E Billing Sangat Membantu Para Wajib Pajak.

Penegak hukum yang dimaksud adalah kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantas. Peraturan menteri keuanga… see more Metode pembayaran pajak online dengan melakukan pembuatan kode billing.

Sistem Ini Dihadirkan Untuk Lebih Memudahkan.

Layanan hukum prosedur & bantuan. Dan persidangan di pengadilan secara elektronik :