Dasar Hukum Aplikasi E-Rekon Kl. Peraturan mahkamah agung ri nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, keputusan ketua mahkamah. Kesesuaian dengan persamaan dasar akuntansi.
EDUKASI DAN INFORMASI OBAT Septimawanto Dwi Prasetyo M from slidetodoc.com
Peraturan mahkamah agung ri nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, keputusan ketua. Satuan kerja menggunakan aplikasi monsakti untuk memantau penyelesaian migrasi data saldo awal sebagaimana angka 6 (enam). Dasar hukum pelaksanaan rekonsiliasi antara satuan kerja (satker) sebagai pelaksana sistem akuntansi instansi dengan kantor.
Penegak Hukum Yang Dimaksud Adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas.
0 x dilihat · 15 bulan yang lalu. Gubernur melakukan pengendalian pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan. Perma no.1 tahun 2019 tentang administrasi perkara.
Kesesuaian Dengan Persamaan Dasar Akuntansi.
Satuan kerja wajib melakukan verifikasi. Peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip); Layanan hukum prosedur & bantuan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
104/pmk.05/2017 tentang pedoman rekonsiliasi dalam penyusunan laporan keuangan lingkup bendahara umum negara dan kementerian negara/lembaga. Peraturan mahkamah agung ri nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, keputusan ketua. Beberapa dasar hukum perlu disajikan untuk memahami bahwa pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat mempunyai payung.
Menyempurnakan Proses Bisnis Sistem Perbendaharaan Sesuai Best.
Peraturan mahkamah agung ri nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, keputusan ketua mahkamah. Dalam telaah lk terdapat 5 hal yang harus ditelaah, yaitu: Dasar hukum 2 pp 39/2006 pasal 2 1.
Pada 29 Kl, Danditerapkan Pada Seluruh Kl Pada Tahun 2018.
Surat djkn tgl.08 juni 2018 no.s. Instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 tanggal 9 juni 2003 tentang kebijakan dan strategi. Dan persidangan di pengadilan secara elektronik :
