Dasar Hukum Arsip Kepegawaian

Dasar Hukum Arsip Kepegawaian. Arsip kepegawaian pegawai negeri sipil dan pejabat negara. Pasal 1 dalam peraturan bersama ini yang dimaksud dengan:

Sosialisasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Versi Baru, Rupbasan
Sosialisasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Versi Baru, Rupbasan from jakarta.kemenkumham.go.id

Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah : 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah no. Peraturan pemerintah no 11 tahun 2017;

Dasar Hukum Peraturan Wali Kota Ini Adalah :

515/sek/kp.01.1/3/2020 tertanggal 23 maret 2020 tentang pengiriman. Nandang alamsah deliarnoor, s.h., m.hum. Uu no 23 tahun 2014;

Pp No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pns;

Pasal 1 dalam peraturan bersama ini yang dimaksud dengan: Retensi arsip atau jangka waktu simpan minimal untuk arsip. Uu no 7 tahun 2001;

Biasanya, Bagian Administrasi Ini Akan.

Dengan adanya otonomi daerah, unit pelaksana daerah (upd) perpustakaan umum digabung dengan kantor arsip daerah berdasarkan perda kabupaten banyumas nomor 24 tahun 2000. Tapi ada beberapa orang yang memiliki kemampuan tersebut. Personal record, yaitu arsip yang berhubungan dengan masalah kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 Tentang.

Arsip memiliki fungsi dinamis, yang mana diperlukan dalam proses pelaksanaan dan perencanaan secara langsung. Pengantar aspek hukum dalam kearsipan dr. Berdasarkan surat sekretaris mahkamah agung ri nomor :

Bagian Tata Usaha Mempunyai Tugas Melaksanakan Urusan Perencanaan,.

Permendikbud nomor 11 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja kemendikbud; 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian pns. Arsip kepegawaian pegawai negeri sipil dan pejabat negara.