Dasar Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dasar Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dasar hukum pasar modal : Peraturan badan koordinasi penanaman modal nomor 4 tahun 2021 pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas.

BKPM Prediksi Investasi dan Pariwisata Meningkat di 2018
BKPM Prediksi Investasi dan Pariwisata Meningkat di 2018 from dpm-ptsp.surabaya.go.id

Atau rekaman kartu tanda penduduk (ktp) untuk perseorangan;. 2019_perbkpm 5 perubahan atas peraturan badan koordinasi penanaman modal nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman dan. Pengertian dan dasar hukum kewajiban menyampaikan lkpm.

Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas.

Dasar hukum pasar modal : Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah : Badan koordinasi penanaman modal (bkpm) bentukan pemerintah pusat yang masih.

Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017;

Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; Uu no 7 tahun 2001; Bab iv bentuk badan usaha dan kedudukan pasal 5 (1) penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum,.

Amanat Tersebut, Antara Lain, Telah Dijabarkan.

Uu no 5 tahun 2014; Lampiran vii izin prinsip perluas an penanaman modal asing 8. Pengertian dan dasar hukum kewajiban menyampaikan lkpm.

Hasil Pencarian Menemukan 179.549 Peraturan (Dalam 0,019 Detik) Cari.

Peraturan badan koordinasi penanaman modal nomor 3 tahun 2021 sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik ditetapkan 28. Atau rekaman kartu tanda penduduk (ktp) untuk perseorangan;. Menurut pasal 15 uu 25/2007 setiap penanam modal berkewajiban:

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Kepala Koordinasi Penanaman.

Offer of geothermal preliminary survey and exploration assignment on cipanas, cianjur regency, west java province. Peraturan badan koordinasi penanaman modal republik indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan badan koordinasi penanaman modal nomor 6 tahun 2018 tentang. 2019_perbkpm 5 perubahan atas peraturan badan koordinasi penanaman modal nomor 6 tahun 2018.