Dasar Hukum Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Bnsp (badan nasional sertifikasi profesi) adalah lembaga yang berwenang sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi. 2.1 dasar pemikiran sertifikasi adalah sebuah skema di mana pihak/orang yang dipercayai.
13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 18. Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2018 tentang badan nasional sertifikasi profesi; Dasar hukum sertifikasi skkni atau acuan skkni di indonesia, yaitu:
Bnsp (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) Adalah Lembaga Yang Berwenang Sebagai Otoritas Sertifikasi Personil Dan Bertugas Melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Profesi.
Peraturan pemerintah republik indonesia no.23 tahun 2004 tentang badan nasional. Senin, 24 september 2018 di baca 1414 kali. Training dan sertifikasi pengemudi sertifikasi bnsp dasar hukum a.
Badan Nasional Sertifikasi Profesi Dasar Hukum:
Dasar hukum pendirian bnsp dan lsp : 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 18. Perlu diketahui, badan nasional sertifikasi profesi tersebut juga mempunyai visi dan misi dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di dalam ataupun luar negeri.
31 Tahun 2006 Tentang Sistem Latihan Kerja.
2.1 dasar pemikiran sertifikasi adalah sebuah skema di mana pihak/orang yang dipercayai. 20 tahun 2003 tentang sistem. Surat keputusan ini menjadi dasar pendidikan auditor hukum yang diselenggarakan asahi berbasis sertifikasi kompetensi sesuai standar yang diterapkan oleh badan nasional.
Hasil Pencarian Menemukan 3.936 Peraturan (Dalam 0,004 Detik) Cari.
Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah : Badan nasional sertifikasi profesi atau yang disingkat bnsp adalah. Upgrade kualitas diri lewat sertifikasi profesi.
Uu No 5 Tahun 2014;
Terbitnya surat keputusan ketua badan nasional sertifikasi profesi nomor kep.0562/bnsp/v/2016 tentang lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi pengacara. Dunia usaha dan dunia industri (du/di); 23 tahun 2004 tentang badan.