Dasar Hukum Badan Pemeriksa Keuangan

Dasar Hukum Peraturan Bpk Ini Adalah Uu Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Bpk adalah singkatan untuk badan pemeriksa keuangan yang merupakan instansi pemerintah indonesia setingkat departemen guna mengawasi penggunaan uang negara oleh instansi. Berdasarkan hasil audit dari badan pemeriksa keuangan. Tinjuan umum tentang badan pemeriksa keuangan 1.

Tugas Bpk Yaitu Menghitung Secara Keseluruhan Pengeluaran Serta Pendapatan Negara.

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa. Telah dilakukan uji materiil oleh mk dengan putusan sebagai berikut: Uu no 5 tahun 2014;

Pentingnya Fungsi Pemeriksaan Dan Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Negara Menjadi Nilai Dasar Terbentuknya Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk).

Uu no 23 tahun 2014; Pengertian badan pemeriksa keuangan badan pemeriksa keuangan atau disingkat dengan bpk adalah lembaga negara yang memiliki. Bpk perwakilan provinsi jawa tengah.

Pasal 22 Ayat (4) Dan Pasal 22 Ayat (5).

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. (1) untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Pada pasal 23 ayat (5) uud 1945 memuat amanat:

Republik Indonesia Menyadari Pentingnya Fungsi Pemeriksaan Dan Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Negara.

Pengertian dan dasar hukum maslahah mursalah. Pasal 22 ayat (1) sepanjang frasa penggantian antarwaktu, b. Dasar hukum bpk (badan pemeriksa keuangan) adanya bpk pertama ditetapkan oleh undang undang dasar 1945.