Dasar Hukum Badan Standardisasi Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 Tentang Standar Nasional Indonesia (Sni), Dasar Hukum Pembentukan Bsn Kemudian Diperbaharui Dengan Keputusan Presiden Nomor 103.

Ditetapkan pada tanggal 16 agustus 2019. Sop perizinan badan standarisasi nasional dasar hukum : Di samping uud 1945 masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis.

Uu No 7 Tahun 2001;

Badan standarisasi nasional yang selanjutnya disingkat bsn adalah lembaga pemerintah nonkementrian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang. Peraturan badan ini mengatur tentang. Hasil pencarian menemukan 3.936 peraturan (dalam 0,004 detik) cari.

Sesuai Dengan Perpres 4 Tahun 2018, Terdapat.

Pemuda dan olahraga republik indonesia nomor 81 tahun 2016 tentang struktur organisasi dan tata kerja sekretariat badan standarisasi dan akrediatsi. Standar nasional indonesia (sni) adalah standar yang ditetapkan oleh badan standardisasi nasional dan berlaku secara nasional (pp 102 tahun 2000). Bsn (badan standardisasi nasional) adalah lembaga yang berwenang untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara.

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Mengenai Penggunaan Tanda Sni Dan Tanda Kesesuaian Berbasis Sni (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);

Peraturan badan standardisasi nasional nomor 12 tahun 2021 pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional metrolog melalui. Bahwa badan standardisasi nasional (bsn) mempunyai tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. “dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan, pemerintah membentuk badan standardisasi dan akreditasi nasional.”.

Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017;

Internasional sebagai infrastruktur dasar yang diperlukan dalam. Bantuan hukum badan standardisasi nasional. Uu no 5 tahun 2014;