Dasar Hukum Badan Tenaga Nuklir

Dasar Hukum Badan Tenaga Nuklir. Dasar hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di bapeten: Badan pengawas tenaga nuklir adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Monitoring dan Evaluasi Hasil Litbang Iptek Nuklir di Bidang Pertanian from dispertan.semarangkota.go.id

Menteri hukum dan hak asasi manusia. Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai analisis hukum! Uu no 23 tahun 2014;

Komitmen Tersebut Melibatkan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Brin) Sebagai Operator Sekaligus Pemegang Izin, Badan Intelijen Negara, Badan.

Download pdf (1.71 mb) terima kasih sudah berkunjung. Kepala badan tenaga nuklir nasional nomor: Menteri hukum dan hak asasi manusia.

10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran.

Berita negara tahun 2020 nomor 740. Kementerian hukum dan ham, sekretariat kabinet dan bkn), dan menyampaikan hasilnya ke ketua trbn:. Uu no 5 tahun 2014;

Sabotase Adalah Setiap Tindakan Melawan Hukum Yang Sengaja Dilakukan Atau Ditujukan Terhadap Instalasi Nuklir Atau Bahan Nuklir Yang Digunakan, Disimpan Atau Diangkut, Yang.

Peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan. Penelitian, pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir: Badan pengawas tenaga nuklir adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Uu No 23 Tahun 2014;

Peraturan kepala bapeten ini mengatur tentang proteksi dankeselamatan radiasi dalam pemanfaatan tenaga nuklir yangmeliputi penanggung jawab keselamatan radiasi,. Badan tenaga nuklir nasional nomor 168/ka/xi/2008 tentang logo badan tenaga nuklir nasional dan penggunaannya, dicabut. Pengawasan tenaga nuklir di indonesia sangat diperlukan khususnya dalam pengawasan limbah radioaktif.

Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017;

184/ka/ix/2012 tentang program kesiapsiagaan nuklir kawasan nuklir serpong badan tenaga nuklir nasional. Silahkan download peraturan badan pengawas tenaga nuklir nomor 3 tahun 2022 melalui link di bawah ini: Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah :