Dasar Hukum Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Menurut Undang Undang
Dasar Hukum Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Menurut Undang Undang. Bagian kedua nomenklatur perangkat daerah pasal 4 nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, adalah dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten. Kepala bagian organisasi sekretariat daerah kabupaten kediri, menimbang :
Hasil pencarian menemukan 179.549 peraturan (dalam 0,019 detik) cari. Pelayanan dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah. Sopd sekretariat daerah kabupaten lamandau merupakan satuan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi staf dengan tipelogi perangkat daerah tipe b.
Administrasi Surat Masuk Ke Bupati, Wakil Bupati Dan Sekretaris Daerah.
Bagian kedua nomenklatur perangkat daerah pasal 4 nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, adalah dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten. Peraturan daerah kabupaten kudus nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten kudus. Sopd sekretariat daerah kabupaten lamandau merupakan satuan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi staf dengan tipelogi perangkat daerah tipe b.
Hasil Pencarian Menemukan 179.549 Peraturan (Dalam 0,019 Detik) Cari.
(2) sekretariat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris daerah. Bagian protokol dan komunikasi pimpinan; Peraturan bupati bangli nomor 78 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan.
Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang.
11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Situs resmi sekretariat bagian hukum kabupaten kutai kartanegara. Kinerja inspektorat daerah kabupaten solok selatan selatan.
Dalam Melaksanakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 8,.
Kinerja pelayanan inspektorat daerah kabupaten solok selatan selatan; Pasal 3 (1) susunan organisasi sekretariat daerah, terdiri. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Penjabat Sekretaris Daerah, Menurut Perpres Ini, Dilantik Oleh Penjabat Pembina Kepegawaian Paling Lama 5 (Lima) Hari Kerja Terhitung Sejak Keputusan Pengangkatan Penjabat.
Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; (2) urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip.