Dasar Hukum Bahwa Jaksa Adalah Penyidik. Sesuai dengan pengertiannya bahwa jaksa memperoleh wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum. Mohon penjelasannya mengenai perbedaan peran/kewenangan kpk, kepolisian dan kejaksaan selaku penyelidik dan penyidik, karena dalam uu diatur bahwa kepolisian bisa.
Explainer bagaimana proses penuntutan perkara pidana di Indonesia? from www.gresnews.com
Sebagian orang berpendapat bahwa pasal ini adalah merupakan titik lemah bagi kejaksaan yang terdapat didalam uu no. Selanjutnya jaksa disebut sebagai pengacara negara terdapat dalam pasal 32 uu no. Bahwa, pada pokoknya keberatan jaksa / penuntut umum dalam bandingnya adalah mengenai masalah penjatuhan pidana penjara dan tidak adanya penjatuhan pidana denda terhadap.
Hakim Itong Merasa Terdzolimi, Perkara Yang Menjeratnya Dinilai Sarat Rekayasa Hukum.
Penafsiran atas ketentuan baik pasal 109 kuhap maupun 140 kuhap adalah jelas dan tegas. Dasar pengaturan kewenangan jaksa selaku penyidik dan penuntut umum dalam tindak pidana korupsi. Demi mewujudkan pembaharuan sistem peradilan pidana anak di indonesia mendatang yang lebih baik, disarankan sebagai berikut:
“Dalam Hal Penyidik Menemukan Dan Berpendapat Bahwa Satu Atau Lebih Unsur Tindak Pidana Korupsi Tidak Terdapat Cukup Bukti, Sedangkan Secara Nyata.
Kewenangan pemberian diskresi yang dimiliki penyidik. Mohon penjelasannya mengenai perbedaan peran/kewenangan kpk, kepolisian dan kejaksaan selaku penyelidik dan penyidik, karena dalam uu diatur bahwa kepolisian bisa. Sebagian orang berpendapat bahwa pasal ini adalah merupakan titik lemah bagi kejaksaan yang terdapat didalam uu no.
(Ott) Ini Menilai Bahwa Dugaan.
Sedangkan dalam pasal 1 angka 6 (b) juga ditetapkan bahwa pengertian jaksa adalah: Yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan untuk. Dari penjelasan di atas bahwa penuntutan adalah proses lanjutan dari pada adanya penyidikan sehingga perkara tersebut sudah dapat diselsesaikan di tingkat pengadilan dan diberikan.
Pasal 133 Ayat (1) Kuhap.
Selain penyidik pajak, dalam pasal 44 b kup tahun 1994 juga menyebutkan bahwa menteri keuangan dan jaksa agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang. Selanjutnya jaksa disebut sebagai pengacara negara terdapat dalam pasal 32 uu no. Penyidik membuat berita acara tentang.
Dalam Melakukan Tugasnya Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Dan Ayat (2), Penyidik Wajib Menjunjung Tinggi Hukum Yang Berlaku.
Selanjutnya mengenai dasar pertimbangan putusan hakim di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dilakukan berdasarkan hukum adat yakni apabila terjadi kekosongan hukum dalam. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang menyebutkan. Banda aceh i zaini djalil, kuasa hukum m.
