Dasar Hukum Barang Daerah. Penyelesaian kasus yang telah terlanjur terjadi. Sosialisasi pengelolaan barang milik daerah.
Dasar hukum pp ini adalah pasal 5 ayat (2) uud 1945, uu nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan pp nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014. Customs declaration digunakan sebagai pemberitahuan pabean atas impor:
Biro Pengadaan Barang Dan Jasa.
Customs declaration digunakan sebagai pemberitahuan pabean atas impor: Dasar hukum penyusunan laporan tata kelola pd bpr bank daerah karanganyar adalah : Pengembangan manajemen aset negara 6.
Dasar Hukum Bumd (Badan Usaha Milik Daerah) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Ditetapkan Oleh Presiden.
Milik daerah, atau badan hukum lainnya. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah mengamanatkan kepada. [7] barang impor sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a permenkeu 203/2017.
Bahwa Untuk Menyajikan Nilai Aset Tetap Secara Wajar Sesuai Dengan Manfaat Ekonomi.
Berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat (5) uu no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan uu no 9. 224 tahun 2022 tentang alih fungsi status pengguna barang milik daerah pada dinas koperasi, usaha kecil dan menengah. Dasar pertimbangan peraturan ini :
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018.
Dasar hukum pp 54 tahun 2017 tentang bumd adalah: Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018. Peraturan walikota batam nomor 54 tahun 2019.
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Ini Mulai Berlaku.
Pengelolaan barang milik negara/daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat dprd. Barang milik daerah dinilai sesuai.