Dasar Hukum Barang Milik Daerah

Penguatan Dasar Hukum Pengaturan 4.

Barang milik daerah adalah peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Pengembangan manajemen aset negara 6.

Penghapusan Barang Milik Daerah Dan Ruang Lingkupnya.

(bpad, jakarta) untuk seluruh pegawai di lingkungan badan pengelolaan aset daerah provinsi dki jakarta diharapkan dapat mengunduh dan membaca. Berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Hal pokok substansial dalam pengaturan suatu kebutuhan hukum tertentu dalam masyarakat, juga harus memuat keterangan/penjelasan atau naskah akademik terkait.

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dasar pertimbangan peraturan ini : Penyelesaian kasus yang telah terlanjur terjadi. (3) barang milik daerah sebagaimana.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 264 Ayat (5) Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Uu No 9.

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau. Dasar hukum pengamanan barang milik daerah merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu : Dasar hukum bumd (badan usaha milik daerah) peraturan pemerintah republik indonesia nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah ditetapkan oleh presiden.

248 Tahun 2022 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Kepada Dinas.

Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara / daerah ( lembaran negara ri tahun 2006 nomor 20, tambahan lembaran. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah mengamanatkan kepada. Dalam bahasa hukum pemerintahan daerah, barang modal atau asset ini disebut sebagai barang milik daerah yang.