Dasar Hukum Bbnkb

Sebagaimana Yang Diatur Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik.

Dasar pengenaan bbnkb adalah nilai jual kendaraan bermotor, dimana besarnya tarif bbnkb atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk. Pasalnya, berbagai masalah terkait hukum menanti kalau kamu lalai dalam melakukannya. Untuk itu, apabila provinsi ingin mengenakan bbnkb harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang bbnkb yang menjadi dasar hukum.

6 Tahun 2011 Tentang Pembebasan Pokok Dan Denda Atas Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan.

12, berita daerah 2016 no. 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi; Bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan pasal 2 ayat (1).

Mengambil Contoh Kasus Di Atas, Berikut Rincian Perhitungan Biaya Balik Nama Agar Seluruh Urusan Berjalan Lancar.

Peraturan gubernur provinsi jawa barat no. Rp200 juta x 1% = rp2.000.000. Kendaraan bermotor (bbnkb) di dinas pendapatan provinsi riau.

Proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Dasar Jual Beli, Warisan/Hibah, Ganti Nama Penggabungan.

Dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor. Namlea, kabupaten buru, provinsi maluku, indonesia. Cara yang sama juga bisa dilakukan untuk perhitungan bbnkb motor.

Tentang Pembebasan Pokok Dan Administratif Bbnkb:

Dasar pengenaan biaya balik nama mobil bekas sumber foto: Besaran pokok pajak bea balik nama kendaraan bermotor terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan. Permasalahan berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik permasalahan.