Dasar Hukum Bea Materai. Pemungutan dan pengenaan bea meterai memiliki dasar hukum undang undang nomor 13 tahun 1985 atau disebut juga undang undang bea materai 1985, undang undang ini. Untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan.
Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan BPR Satya Mitra Andalan from www.bprsatya.com
Bea meterai didefinisikan sebagai pajak atas dokumen. 13 tahun 1985 tentang beamaterai. Lukman santoso, kekuatan hukum akta perjanjian tanpa bea materai,.
Dokumen Yang Dikenai Bea Meterai.
Lukman santoso, kekuatan hukum akta perjanjian tanpa bea materai,. Kepala bidang humas polda metro jaya kombes polisi yusri yunus menjelaskan bahwa modus yang dilakukan para tersangka adalah mencetak dan menjual meterai palsu. Demikianlah pembahasan mengenai √ bea meterai :
Pasukan Ukraina Rebut Kembali Kota Izium,.
10.000 (sepuluh ribu) dasar hukum penggunaan materai rp. V uu no.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan uu no. Dasar hukum bea materai serta aturan mengenai bea materai:
Dalam Raker Bersama Komisi Xi Dpr Ri Di Jakarta, Kamis (3/9), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Menyatakan Bea Meterai Yang Sebelumnya Rp3 Ribu Dan Rp6 Ribu Kini.
Dasar hukum dari penggunaan bea materai adalah sebagai berikut: Peraturan menteri keuangan nomor 134/pmk.03/2021 tahun 2021 tentang pembayaran bea. Untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan.
Undang Undang Nomor 13 1985;
Direktur jenderal (dirjen) pajak suryo utomo. Mulai dari dasar hukum, kode khusus, hingga cara penggunaan. Guruakuntansi.co.id kali ini kita akan membahas tentang penjelasan tentang akuntansi bea meterai, disini kita akan membahas sejarah, pengertian, istilah, dasar hukum,.
Bea Materai Adalah Pajak Atas Dokumen Yang Dipakai Oleh.
2) peraturan pemerintah nomor 24 tahun. 3 5 1 bea meterai direktorat jenderal pajak. Bea meterai didefinisikan sebagai pajak atas dokumen.
