Dasar Hukum Bea Meterai. Bea materai berfungsi untuk pajak suatu dokumen yang di bebankan oleh negara misalnya untuk surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat pernyataan dan. Dasar hukum uu ini adalah pasal 5 ayat (1), pasal 20, dan pasal 23a uud 1945.
Pemeteraian Kemudian Catatan Ekstens from ekstensifikasi423.blogspot.com
Dasar hukum uu ini adalah pasal 5 ayat (1), pasal 20, dan pasal 23a uud 1945. 5 dasar hukum bea materai di indonesia. Menteri keuangan sri mulyani indrawati mengatakan banyaknya transaksi yang dilakukan secara digital membutuhkan.
Bea Materai Merupakan Pajak Yang Dikelola Oleh Pemerintah Pusat Dalam Hal Ini Yaitu Direktorat Jendral Pajak.
Uu ini mengatur mengenai pengaturan bea meterai, yaitu pajak atas dokumen yang dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap dokumen. Aturan meterai 2022 berdasarkan uu nomor 10 tahun 2020. 5 dasar hukum bea materai di indonesia.
Bea Materai Berfungsi Untuk Pajak Suatu Dokumen Yang Di Bebankan Oleh Negara Misalnya Untuk Surat Perjanjian, Akta Notaris, Kwitansi Pembayaran, Surat Pernyataan Dan.
Dasar hukum uu ini adalah pasal 5 ayat (1), pasal 20, dan pasal 23a uud 1945. Namun, sepanjang tahun 2021 ini meterai rp3.000 dan rp6.000 masih bisa digunakan sambil menunggu materai rp10 ribu dirilis pemerintah. Tarif bea meterai hanya terdiri dari dua jenis tarif yaitu rp 3.000,00 dan rp 6.000,00, dengan ketentuan seperti dalam tabel berikut:
Dokumen Yang Dibuat Sebagai Alat Untuk Menerangkan Mengenai Suatu Kejadian Yang Bersifat Perdata;
Reviewed by yuli se., mm. Menteri keuangan sri mulyani indrawati mengatakan banyaknya transaksi yang dilakukan secara digital membutuhkan.
