Dasar Hukum Belanja Pegawai. Dasar hukum pmk 204/pmk.05/2020 1 perdirjenno 25/pb/2020 2 platform pembayaran pemerintah substansi pengaturandalam pelaksanaan pembayaranmelalui platform. Ada beberapa dasar hukum yang mengatur perlakuan atas jenis imbalan ini, diantaranya:
1 belanja pegawai 76.881.220.000,00 pp 15 tahun 2019 pp 13 tahun 1980 dan pp 15 tahun 1985 perpres 26 tahun 2007 dan pp 18 tahun 2017 perpres ttg tunjangan jabatan fungsional. Realisasi anggaran belanja pegawai tahun 2020 pada kecamatan samarinda ilir kota samarinda adalah sebesar rp. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1).
Dalam Uud 1945 Pengaturan Mengenai Belanja Negara Pada Hakekatnya Secara Komprehensif.
Dasar hukum penerapan bas : • nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara • nomor 12 tahun 2012. Ada beberapa dasar hukum yang mengatur perlakuan atas jenis imbalan ini, diantaranya:
1 Belanja Pegawai 76.881.220.000,00 Pp 15 Tahun 2019 Pp 13 Tahun 1980 Dan Pp 15 Tahun 1985 Perpres 26 Tahun 2007 Dan Pp 18 Tahun 2017 Perpres Ttg Tunjangan Jabatan Fungsional.
Petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai yang selanjutnya disingkat ppabp adalah pembantu kpa yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja. Peraturan pemerintah ri nomor 19 tahun 2016 tentang pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas kepada pns, prajurit tni,. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1).
(1) Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Adalah Unsur Pendukung Tugas Kementerian Di Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai.
102/pmk.02/2018 tanggal 28 agustus 2018 tentang klasifikasi anggaran. Dasar hukum peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah: Peraturan menteri keuangan nomor 133/pmk.05/2008 tentang pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai negeri sipil pusat/anggota tentara.
Dasar Hukum Pmk 204/Pmk.05/2020 1 Perdirjenno 25/Pb/2020 2 Platform Pembayaran Pemerintah Substansi Pengaturandalam Pelaksanaan Pembayaranmelalui Platform.
Yuk, simak lebih lanjut tentang perbedaan kedua. Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai. Mohon informasi dasar hukum agar pembayaran honor tenaga ahli dapat dialokasikan pada belanja pegawai?
Direktorat Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan 2013 1 2.
Honorarium, gaji, penghasilan, uang kehormatan, tunjangan, penghargaan, hak lainnya kepegawaian, aparatur negara. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.31 b. Belanja pegawai lainnya adalah kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa.