Dasar Hukum Bendahara Pungut Pph 22. Pengecualian pemungutan pph pasal 22 oleh bendahara. Wajib pungut secara umum adalah konsumen akhir yang seharusnya membayar ppn malah memungut ppn dari pengusaha kena pajak terkait transaksi barang kena pajak dan.
Bukti Potong PPN, Istilah yang Benar atau Salah? from www.online-pajak.com
6 tahun 1983 sttd uu uu no. 2 goen/penegasan pph pasal 22/2009 atau. Bantuan operasional sekolah yang selanjutnya disingkat bos.
Wajib Pungut Secara Umum Adalah Konsumen Akhir Yang Seharusnya Membayar Ppn Malah Memungut Ppn Dari Pengusaha Kena Pajak Terkait Transaksi Barang Kena Pajak Dan.
25 october 2012 at 7:42 am. Jika nilai tersebut ditukar dalam rupiah maka hasilnya adalah. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b, huruf c, dan huruf d sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga.
Dasar Hukum Pemungutan Pph Pasal 22 Uu Pp Per Menkeu Per Dirjen • Uu No.
Kewajiban bendahara sehubungan dengan pph dan ppn antara lain pemotongan dan/atau pemungutan pph pasal 21, pph pasl 22, pph pasal 23, pph pasal 4 ayat (2), dan ppn. 0 x dilihat · 21 bulan yang lalu. Pada prinsipnya, pph pasal 22 adalah pemungutan atas penghasilan yang dibayarkan.
Pph Pasal 22 Bendaharawan= 1,5% X.
16 tahun 2009 (kup) • uu no. Dengan penghitungan berikut didapat lah pph impor (pasal 22) = ($10,000 + 500 + 25 + 1,578.75) x 7.5% = $907.78. Tata cara pemungutan dan pelaporan wajib pungut pph pasal 22 oleh bulog, pertamina, dan badan usaha selain pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix.
Perubahan Skema Pemungutan Pajak Oleh Satuan Pendidikan Saat Berbelanja Daring.
Setiap bendahara pengeluaran yang merupakan wajib pungut pajak penghasilan (pph) dan pajak lainnya, diwajibkan untuk menyetorkan seluruh penerimaan. Itulah dia cara menghitung pph pasal 22 yang bisa anda. Pasal 22 uu pph
menteri keuangan dapat menetapkan:
2 Goen/Penegasan Pph Pasal 22/2009 Atau.
Dasar pengenaan pajak = rp20.000.000 (100/110 x rp22.000.000) pph pasal 22 (1,5% x rp20.000.000) = rp300.000. Juni 18, 2021 0 118. 6 tahun 1983 sttd uu uu no.
