Dasar Hukum Berdiri Kementerian Pemberdayaan Aparatur. Pp nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Produk hukum ini sudah dicabut.
Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 14 tahun 2014 tentang pedoman reformasi birokrasi. Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi indonesia; Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia no.
Inpres Nomor 13 Tahun 1998 Tentang.
Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia no. Peraturan buapati pamekasan nomor 75 tahun 2021 tentang nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku aparatur sipil negara peraturan bupati berlaku preview info; Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 14 tahun 2014 tentang pedoman reformasi birokrasi.
Uu Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
Hukum dan aparatur negara selama ini telah menunjukkan kemajuan yang berarti dan telah ikut memberikan kontribusi bagi pencapaian sasaran pembangunan. Kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Berdasarkan buku 1 pedoman pengelolaan pkb (pengembangan keprofesian berkelanjutan) tahun 2012 yang diterbitkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan.
Petahana Abdullah Azwar Anas Sejak 7 September 2022.
Pengumuman lelang barang milik negara milik kementerian panrb berupa kendaraan bermotor dan server yang akan dilelang dalam satu paket. Menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, ttd yasonna h. Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah :
Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.
Kementerian hukum dan hak asasi manusia republik. Dasar hukum dari kementerian republik indonesia mengacu pada bab v. Hukum lainnya milik negara serta aparatur penegak hukum dalam meningkatkan efektifitas penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan instansinya secara terpadu, terkoordinasi,.
Dalam Pembentukan Kementerian Republik Indonesia, Ada Landasan Hukum Yang Menjadi Dasarnya.
Bahwa peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur. Yang dilakukan oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan. 30 hlm peraturan menteri pendayagunaan.