Dasar Hukum Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara

Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal;

Biro manajemen barang milik negara dan pengadaan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan administrasi barang milik negara dan pengadaan barang/jasa,. Ketentuan ayat (4) pasal 3. Sign in to start your session.

Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Atas Barang Milik Negara Merupakan Bagian Yang Tidak Dapat Dipisahkan Dalam Pengelolaan Dan.

Uu no 7 tahun 2001; Dasar hukum pp ini adalah pasal 5 ayat (2) uud 1945, uu nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan pp nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang. Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara / aset negara yang ditandai dengan keluarkannya pp no.

Uu No 5 Tahun 2014;

Konsolidasi perbaikan hasil revaluasi bmn pada laporan barang pengguna (lbp) kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun anggaran 2019 unaudited. Kepala biro layanan pengadaan dan pengelolaan barang milik negara sekretariat jenderal; Menetetapkan pejabat pengelolaan barang milik daerah adalah sebagai berikut :

Dasar Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,Sebagai Berikut.

Pengelolaan bmn dan layanan pengadaan direktorat jenderal imigrasi. Biro pengelolaan barang milik negara. Dalam rangka menjaga kesinambungan pelayanan kepada masyarakat,.

Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017;

Pengendalian atas pengelolaan barang milik. Barang milik negara/daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah dan barang yang berasal dari perolehan. Pengelolaan barang milik negara/daerah dan ketentuan pasal 511 peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.