Dasar Hukum Bkk. Lembaga kredit kecamatan dengan dasar hukum sk gubernur :. Keputusan men.pan nomor 63/kep/m.pan/72003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.
Peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dasar hukum administrator 14/12/2012 18/03/2021. Dasar hukum bank perkreditan rakyat bank perkreditan rakyat:
076U1993 Dam Kep.215Men1993 Tentang P.
Opini bpk, ringkasan apbd dan apbd perubahan ta 2017. Pada pasal 23 ayat (5) uud 1945 memuat amanat: Anggota badan pemeriksa keuangan dipilih oleh dewan perwakilan rakyat dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan daerah dan diresmikan oleh presiden.
Mengenal 4 Pendekatan Evaluasi Program.
Lembaga kredit kecamatan dengan dasar hukum sk gubernur :. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2005 pasal 21 dan 31. Modul ppg bimbingan dan konseling tahun 2022.
22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Tercermin Pada Pasal 76 Dan 77 Yang Mengisyaratkan Adanya Kewenangan Penuh Pelaksanaan Manajemen.
(j ob fair) yang diselenggarakan oleh lptks,. Dasar hukum bank perkreditan rakyat bank perkreditan rakyat: Kep.131 / dpptkdn / xi / 2004 tentang petunjuk teknis bursa kerja khusus.
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur.
Penerima dana hibah dan bansos ta 2019; Untuk memeriksa tanggung jawab tentang. (1) untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.
(1) Untuk Memeriksa Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Tentang Keuangan Negara Diadakan Satu Badan Pemeriksa Keuangan Yang Bebas Dan Mandiri.
Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010. Badan pemeriksa keuangan (bpk) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan indonesia yang memiliki hak / wewenang dalam. Keputusan men.pan nomor 63/kep/m.pan/72003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.