Dasar Hukum Bphtb Dan Pph

Dasar Hukum Bphtb Dan Pph. Pemindahan hak tersebut muncul akibat proses jual beli,. Selain dasar hukum di atas, terdapat pula beberapa dasar hukum yang terkait lainnya, yaitu:

PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 19 03 2018 DASAR HUKUM from present5.com

Nah, nilai npop atau nilai transaksinya berarti adalah 1000m2 x 2 juta= 2 miliar rupiah. Pph final dan bphtb atas ppjb (perjanjian perikatan jual beli) tanah/ bangunan. 2% dari dpp untuk objek pajak lainnya.

Lalu, Berapakah Besaran Pph Dan Bphtb Nya:

Ulasan lengkap rumus hitung bphtb dan pihak yang menanggungnya. Untuk penjual, dikenakan pajak penghasilan (“pph”). Besar tarif pajak penghasilan pasal 23 ditetapkan sebesar:

Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bphtb.

Pph atas pengalihan tanah serta bangunan dihitung sebesar 5% dari. Dasar pengenaan pajak (dpp) pph 21 ditentukan. 23 september 2011 at 8:21.

Sinergi Dan Kesiapan Infrastruktur Pegang Peran Kunci.

15% dari dpp untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan. Sebaliknya jika npop lebih kecil dari njop, yang dijadikan dasar untuk perhitungan pph dan bphtb adalah njop. Adapun berdasarkan aturan ini, besarnya pph yang dikenakan adalah sebesar 2,5% dari total (bruto).

Sekilas Bphtb (Bea) Ini Mirip Dengan Pbb (Pajak Bumi Dan Bangunan).

Dasar hukum pengenaan pph untuk penjual tanah adalah pasal 1 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah nomor 34 tahun. Tidak adanya pengaturan timbulnya pph terutang dalam peraturan pemerintah tersebut bertentangan dengan prinsip pemungutan pajak yaitu asas certainty (kepastian hukum). Namun, bila npop lebih kecil dari njop, yang jadikan basic untuk penghitungan pph serta bphtb ialah njop.

Selain Dasar Hukum Di Atas, Terdapat Pula Beberapa Dasar Hukum Yang Terkait Lainnya, Yaitu:

Dari transaksi tersebut maka dapat perhitungannya adalah. Besaran npoptkp ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk mengetahui berapa besar pajak yang harus dibayarkan, maka dasar pengenaan pajak pph 21 perlu dipahami.