Dasar Hukum Bpjs Kesehatan Perusahaan

01 Apr 2022 19:27 Wib.

Status kepesertaan anda masih tetap berlaku dan perusahaan masih mempunyai kewajiban untuk membayarkan iuran bpjs kesehatan selama 6 bulan ke depan untuk. Semestinya, bpjs kesehatan diberlakukan terhadap warga negara, oleh, dari, dan. Untuk peserta ppu (pekerja penerima upah= pns/tni/polri) dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain (pasal 5 ayat 3).

Dikenal Dengan Bpjs Kesehatan Merupakan Badan Hukum Yang Dibentuk Untuk Menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan (Kementerian Kesehatan Ri, 2013).

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang dan semua warga. Hukum bagi perusahaan yang tidak memberikan bpjs kesehatan sudah tercantum pada uu. Menjawab pertanyaan tentang wajib tidaknya bpjs ketenagakerjaan dan bpjs kesehatan untuk perusahaan, anda bisa merujuk kepada uu bpjs pasal 14 yang berbunyi:

Kewajiban Perusahaan Sesuai Undang Undang No.

Setiap perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya sebagai anggota bpjs kesehatan. Sejak bpjs kesehatan diberlakukan sebagai jaminan kesehatan nasional (jkn), seluruh perusahaan dinyatakan wajib mengikutsertakan karyawannya pada bpjs kesehatan. Jika dilihat dari besarannya, perhitungan bpjs kesehatan yang dikenakan pada setiap karyawan adalah sejumlah 5% dari total gaji atau upah perbulan.

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019:

Pada asasnya, terdapat keganjilan dalam grand design ketentuan hukum bpjs kesehatan. Penyelenggara bpjs dilakukan oleh badan penyelenggara. Dasar hukum bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan.

Sebagai Ilustrasi, Jika Anda Menerima Gaji Bulanan Sebesar Rp7 Juta, Maka Potongan Untuk Iuran Bpjs Kesehatan Dari Gaji Anda Adalah Sebesar 1 Persen Atau Rp700 Ribu.

Berikut ini 5 hal yang perlu anda ketahui tentang bpjs kesehatan karyawan. Berikut ini tiga aturan dasar mengenai bpjs kesehatan karyawan. Menurut pp nomor 44 tahun 2015, perhitungan iuran bpjs ketenagakerjaan untuk program jkk didasarkan pada kelompok tingkat risiko pekerjaan, sebagai berikut: