Dasar Hukum Bpk Dan Tugas Wewenang. Pentingnya fungsi pemeriksaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan negara menjadi nilai dasar terbentuknya badan pemeriksa keuangan (bpk). Dasar hukum uud 1945 merupakan ketentuan konstitusional tentang keuangan negara yang menjadi landasan utama dalam visi, misi dan wewenang bpk adalah :
SELAYANG PANDANG BPK PERWAKILAN PROVINSI .DASAR HUKUM BPK RI UUD 1945 from dokumen.tech
Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; Setelah dilakukannya amandemen uud 1945 pada 10 november 2001, kedudukan serta tugas dan wewenang bpk. Pejabat fungsional analis hukum yang selanjutnya disebut.
Pejabat Fungsional Analis Hukum Yang Selanjutnya Disebut.
Pentingnya fungsi pemeriksaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan negara menjadi nilai dasar terbentuknya badan pemeriksa keuangan (bpk). Setelah dilakukannya amandemen uud 1945 pada 10 november 2001, kedudukan serta tugas dan wewenang bpk. Anggota badan pemeriksa keuangan dipilih oleh dewan perwakilan rakyat dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan daerah dan diresmikan oleh presiden.
Tugas Dan Wewenang Bpk Setelah Amandemen Uud 1945.
Jika dikaitkan dengan prinsip teknis hal tersebut tentu dapat. Uu no 23 tahun 2014; Bagian pertama antara lain adalah sebagai berikut:
Namun, Terdapat Setidaknya 2 Pasal Yang.
Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa dasar hukum mahkamah agung adalah uud tahun 1945 yang sudah diperbaharui sampai sekarang. Badan pemeriksa keuangan atau bpk dibentuk pada 1 januari 1947. Uu no 5 tahun 2014;
Peraturan Bpk Ini Mengatur Mengenai Pembagian Tugas Dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Bpk Yang Terdiri.
Berikut paparan dasar hukum serta tugas dan wewenang bpk. Selain tugas, bpk juga memiliki wewenang yang diemban lembaga tinggi ini. Jika suatu lembaga melakukan tindakan hukum tanpa wewenang, maka tindakannya batal demi hukum (nietig van rechtswege).
17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Uu.
Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah : Hukum daerah (berita negara republik indonesia tahun 2015 nomor 2036). Di samping uud 1945 masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis.
