Dasar Hukum Bpk Menurut Uu. Saat ini dasar hukum dalam membentuk peraturan pelaksana di tingkat pemerintah eksekutif secara hierarkis, tersusun dari pasal 5 ayat (2); (pasal 1 uu nomor 5 tahun 1973).
Sebutkan Lembaga Lembaga Negara Menurut Uud 1945 Sebutkan Itu from sebutkanitu.blogspot.com
Plate menyatakan indonesia menjadi negara kelima di asean yang memiliki payung hukum. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam memeriksa tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, sejak tanggal 9. Uu nomor 17 tahun 2003.
Komisi Yudisial Bersifat Mandiri Yang Berwenang.
Anggota badan pemeriksa keuangan dipilih oleh dewan perwakilan rakyat dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan daerah dan diresmikan oleh presiden. Hasil pencarian menemukan 3.936 peraturan (dalam 0,004 detik) cari. Terhadap pengujian materiil yang diajukan oleh para pemohon, dpr ri memberikan keterangan terkait dengan frasa “.dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu” atau pdtt dalam ketentuan.
Plate Menyatakan Indonesia Menjadi Negara Kelima Di Asean Yang Memiliki Payung Hukum.
Berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat (5) uu no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan uu no 9. Bpk wajib menjalankan wewenangnya sesuai dengan uu no 15 tahun 2006 bab iii. Ada sejumlah fungsi serta tugas dan wewenang bpk.
23 Tahun 2014 Bumd Adalah Badan Usaha Yang Seluruh Atau Sebagian Besar Modalnya Dimiliki Oleh Daerah.4 Sesuai Uu No.
Secara khusus, pelayanan transportasi ramah disabilitas ini telah diatur dalam peraturan menteri perhubungan ri no. Bahwa selanjutnya para pemohon menguraikan mengenai kewenangan bpk dalam hal melakukan pdtt sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (3) uu 15/2006 dan pasal 4 ayat (1). Dasar hukum uu 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah:
Dasar Pertimbangan Peraturan Ini :
Dasar hukum dibentuknya komisi yudisial. Ayat (1) menyebutkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang. Ilustrasi kantor serta tugas dan wewenang bpk.
Saat Ini Dasar Hukum Dalam Membentuk Peraturan Pelaksana Di Tingkat Pemerintah Eksekutif Secara Hierarkis, Tersusun Dari Pasal 5 Ayat (2);
Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam memeriksa tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, sejak tanggal 9. 98 tahun 2017 tentang penyediaan aksesibilitas pada. 23 tahun 2014, pemerintah daerah tidak.
