Dasar Hukum Bpk Serta Tugas Dan Wewenangnya

Dasar Hukum Bpk Serta Tugas Dan Wewenangnya. Badan pemeriksa keuangan atau bpk mempunyai dasar hukum yang melandasi akan fungsi dan tujuan dari bkp. Pengertian bpk, fungsi, tujuan, sejarah serta peran badan.

Dasar Hukum Tugas Dan Wewenang Mpr
Dasar Hukum Tugas Dan Wewenang Mpr from aneka-soal-pelajaran.blogspot.com

Bagian pertama antara lain adalah sebagai berikut: Peraturan pemerintah no 11 tahun 2017; Serta beberapa definisi lainnya terkait tugas bpk.

Tugas Wakil Ketua Bpk (Merangkap.

Serta beberapa definisi lainnya terkait tugas bpk. Tugas, wewenang, dan hak tubuh pemeriksa keuangan (bpk) yakni mirip berikut ini : 82 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 82 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata.

Tugas Dan Wewenang Wakil Ketua Bpk.

Tugas dan wewenang bpk setelah amandemen uud 1945. Badan pemeriksa keuangan (bpk) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan indonesia yang memiliki hak / wewenang dalam. Bagian pertama antara lain adalah sebagai berikut:

Tugas Bpk Yaitu Menghitung Secara Keseluruhan Pengeluaran Serta Pendapatan Negara.

Peraturan pemerintah no 11 tahun 2017; Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah : Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

Bpk Diharuskan Menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Yang Dilakukan Selama 1 (Satu) Semester.

Dasar hukum dpd sebagai sebuah lembaga serta dasar hukum dpd dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya juga bisa dilihat dalam pasal pasal dalam. Bpk sendiri adalah badan pemeriksa keuangan negara. Uu no 7 tahun 2001;

Uu No 5 Tahun 2014;

Badan pemeriksa keuangan atau bpk dibentuk pada 1 januari 1947. Tugas dan wewenang bpk dalam pengawasan pengelolaan keuangan bumn/d1 oleh:. Setelah dilakukannya amandemen uud 1945 pada 10 november 2001, kedudukan serta tugas dan wewenang bpk.