Dasar Hukum Bpkad. Bpkad provinsi ntb merupakan satuan kerja perangkat daerah baru yang dibentuk berdasarkan peraturan gubernur nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan kedua. Perbedaan antara bpk dan bpkp yang pertama adalah mengenai dasar hukum pembentukannya.
Dasar hukum peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah: Anggota badan pemeriksa keuangan dipilih oleh dewan perwakilan rakyat dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan daerah dan diresmikan oleh presiden. Pengertian sistem pengendalian intern menurut pp nomor 60 tahun 2008 tentang spip adalah:
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Dipilih Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Memperhatikan Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Dan Diresmikan Oleh Presiden.
Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus. Dasar hukum bpkad kabupaten kaimana merupakan satuan kerja perangkat daerah baru yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan kedua. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang.
Produk Hukum Perda Sop Bpkad Kontak Dashboard Search.
Rapat rka bpkad tahun 2021; Perbedaan antara bpk dan bpkp yang pertama adalah mengenai dasar hukum pembentukannya. +62 967 532402, 533711, 533912 fax:
Bpkad Provinsi Ntb Merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Baru Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua.
Sebagai dasar atau pedoman penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (ppas) kota batam yang selanjutnya akan dijadikan dasar penyusunan rencana kerja anggaran pada. Dasar hukum tentang bpkad tupoksi. Bpkad tahun 2016 tgl.pembuatan badan pengelola keuangan dan aset daerah kota cimahi nomor sop tgl.revisi tgl.efektif disahkan oleh kepala badan.
Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Dan Kewenangan Di Bidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Agar Lebih Terarah Dan Terfokus Kepada Hasil.
Kunjungan kerja bpkad kota semarang ke bpkad kab bogor; Dasar hukum kantor bupati landak lt. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountabilty for probity and legality) ;
Ayo Bayar Pajak Pbb Tahun Pajak 2022.
Akuntabilitas proses (process accountability) ; Lampiran i peraturan gubernur jawa tengah nomor : Situs resmi bpkad kabupaten landak.