Dasar Hukum Bpkp. Badan pemeriksa keuangan (bpk) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan indonesia yang memiliki hak / wewenang dalam. Peraturan kepala bpkp yang akan dicabut dengan peraturan yang akan ditetapkan, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.
Untuk memeriksa tanggung jawab tentang. Uu no 5 tahun 2014; Programmer krisno wahyu utomo eko 'bayong' waluyo h.p.
Berikut Ini Adalah Dasar Hukum Dan Referensi Dalam Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Peraturan.
(1) untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang. Pembentukan kpk merupakan amanat uu 31/1999 di mana dalam penjelasan umumnya disebutkan sebagai berikut: Pada pasal 23 ayat (5) uud 1945 memuat amanat:
(1) Untuk Memeriksa Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Tentang Keuangan Negara Diadakan Satu Badan Pemeriksa Keuangan Yang Bebas Dan Mandiri.
Pembentukan badan pemeriksa keuangan atau. Peraturan bpk ini mengatur tentang kode etik yang berlaku bagi anggota bpk dan. Ikhtisar dimaksud disampaikan kepada dpr/dpd/dprd sesuai dengan kewenangannya, dan.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota Ini Adalah :
Uu no 23 tahun 2014; Bab viii a badan pemeriksa. Uu no 5 tahun 2014;
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014:
Pasal 17 huruf h uu nomor 14 tahun 2008 2. Dasar hukum peraturan bpk ini adalah uu nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan. Uu no 7 tahun 2001;
Pasal 17 Huruf I Uu Nomor 14 Tahun.
Dasar hukum dari bpkp adalah dengan diterbitkannya perpres nomor 192 tahun 2014 tentang badan pengawasan keuangan dan pembangunan. Dasar hukum pengecualian jangka waktu kepentingan keuangan negara e. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.