Dasar Hukum Bpkp Kapal. Pasal 17 huruf i uu nomor 14 tahun. B) memiliki tenaga ahli pelaut.
Di bidang transportasi laut telah ada beberapa peraturan perundangan yang. B) memiliki tenaga ahli pelaut. Anggota badan pemeriksa keuangan dipilih oleh dewan perwakilan rakyat dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan daerah dan diresmikan oleh presiden.
Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal Adalah:
Awak kapal pengawas perikanan, selanjutnya disebut akp adalah pegawai negeri sipil yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal pengawas. Standar operasional prosedur operasi pencarian dan pertolongan. Uu no 5 tahun 2014;
Our Manifesto Just To Do.
Kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery. Awak kapal adalah orang yang. Haryono kav.34 pancoran, jakarta selatan 12770 telp.
Teknik Penyusunan Peraturan Di Lingkungan Bpkp.
Karena itu dasar hukum utama dari pendaftaran kapal adalah pasal 314 kuhd yang merupakan “lex spesialis” dari kuh perdata dan stbl 1933 no. Di bidang transportasi laut telah ada beberapa peraturan perundangan yang. Dasar hukum pengecualian jangka waktu kepentingan keuangan negara e.
Secara Khusus Dimaksudkan Untuk Menyebarluaskan Informasi Peraturan Perundang.
A) berbentuk badan hukum indonesia yang memiliki izin usaha penempatan tenaga kerja pelaut; Website bpkp (rev) ini dibangun oleh tim pengembangan website dan biro hukum dan humas, bpkp. Pasal 5 ayat (2) undang undang dasar negara republik indonesia.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota Ini Adalah :
Uu no 23 tahun 2014; Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi. Peraturan pemerintah no 11 tahun 2017;