Dasar Hukum Bpn Mencabut Sertifikat

Kasus Lahirnya Sertifikat Diatas Tanah Orang Lain Sering Terjadi Dengan Berbagai Modus, Termasuk Seperti Yang Bapak Ceritakan.

Semangat tinggi dari ujung negeri mengamankan aset negara. Syarat pengajuan shm berupa ajb dan dokumen penunjang lainnya. Dalam rezim hukum pertanahan, menurut dnt.

Dari Total Target Sertifikasi Seluruh Indonesia Yang Berjumlah 2.000 Bidang Tanah, Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Mendapatkan Target Sebesar 150 Bidang Tanah Yang Tersebar Di Wilayah.

Adapun dasar diterbitkannya permen atr/ kepala bpn no. Peraturan presiden (perpres) ini mulai. Pembatalan sertifikat hak atas tanah.

Dari Total Target Sertifikasi Seluruh Indonesia Yang Berjumlah 2.000 Bidang Tanah, Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Mendapatkan Target Sebesar 150 Bidang Tanah Yang Tersebar Di Wilayah.

Namun, jika dalam pengukuran peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran dan gambar ukur terdapat kesalahan teknis data ukuran, maka kepala kantor pertanahan dapat. Perbuatan hukum pemerintah/bpn dalam melakukan pendaftaran tanah dan menerbitkan sertifikat sebagai suatu perbuatan hukum, untuk menimbulkan keadaan hukum. Sekalipun menjadi objek gugatan, blokir buku tanah maupun sertifikat hak atas tanah di kantor pertanahan (bpn), hanya maksimum efektif 30 hari, tiada boleh diperpanjang,.

Pasal 1 Angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian.

Langkah kedua ini dilakukan apabila. Dasar hukum pembentukan bpn 5. Shm diajukan paling lambat tujuh hari setelah.

Upaya Hukum Jika Sertifikat Tanah Tumpang Tindih Yang Kedua Adalah Penyelesaian Sengketa Melalui Bpn.

Sertifikat hak milik (shm) diajukan oleh notaris ke badan pertanahan. Pelaksanaan dari seluruh amar putusan; Tapi memang sering terjadi sengketa tentang sertifikat hak atas tanah disidangkan di pengadilan negeri.