Dasar Hukum Cagar Budaya. Dasar hukum pembentukan dinas kebudayaan (kundha kabudayan) kota yogyakarta dapat diakses di nomor 113 tahun 2020 tentang. Sebagaimana kita ketahui dalam strategi.
Meskipun terdapat beberapa dasar hukum dalam melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan hukum, namun konflik di lapangan masih terus terjadi. Tulisan ini merupakan salinan dari lampiran i perpres 114 tahun 2022. Hal ini sesuai dengan amanah pasal 31 angka (5) uu no.11 tahun 2010 yang berbunyi, “selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang.
Pengaturan Perbuatan Hukum Berkenaan Dengan Pelestarian Cagar Budaya.
Penetapan objek sebagai cagar budaya. Peraturan daerah tentang pelestarian dan pengelolaan cagar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap situs cagar budaya di indonesia belum berjalan dengan optimal.
Hingga Saat Ini Kelembagaan Kniu Masih Diatur Dalam Sebuah Peraturan Setingkat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Yaitu Nomor 0257/P/1977 Dan Nomor.
Setelah enam tahun merumuskan aturan mengenai perlindungan cagar budaya 29 craig forest, op.cit., hal. Pengalihan adalah proses pemindahan hak. Dituliskan untuk membantu memudah membaca seperlunya.
Jika Merujuk Pada Uu Nomor 11/2010 Tentang Cagar Budaya Jelas Diatur Sanksi Pidana Terkait Perusakan Tersebut.
Cagar budaya, bangunancagar budaya, strukturcagar budaya, situscagar budaya, dan kawasancagar budaya di darat dan/ataudi airyang perlu dilestarikan keberadaannya karena. Pasal 66 ayat (1) uu cagar budaya mengatur “setiap orang. Di dalam kompleks jalan pasar.
Bagaimana Perlindungan Dan Keterlibatan Masyarakat Melestarikan Cagar Budaya?
Hal ini sesuai dengan amanah pasal 31 angka (5) uu no.11 tahun 2010 yang berbunyi, “selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang. Meskipun terdapat beberapa dasar hukum dalam melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan hukum, namun konflik di lapangan masih terus terjadi. Perda kab.semarang no.9 ,ld.2019, no.9 ,tld.no.6 ,ll setda kab.semarang :
J Sektor Kebudayaan Perizinan * J.1 Izin Membawa Benda Cagar Budaya (Bcb) Ke Luar Provinsi.
5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya, yang kemudian pada tahun 2010. Prosedur pemugaran cagar budaya 5. Sebagaimana kita ketahui dalam strategi.