Dasar Hukum Camat Sebagai Ppat. Dalam praktek pelaksanaan jabatan camat selaku ppat sementara wewenang yang dimiliki oleh camat tersebut adalah sama dengan ppat pada. Dasar hukum & pengertian camat sebagai pejabat pembuat akta tanah (ppat) sementara.
Dasar Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2) from slideshare.net
Oleh karena itu pengaturan penguasaan, pemikiran. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah republik indonesia no. Padangexpo.com (limapuluh kota) untuk ketiga kalinya, rahmat hidayat, camat situjuah limo nagari (simona) kembali mewakili limapuluh kota pada ajang penilaian camat.
Tugas & Wewenang Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta.
Pasal 37 ayat (1) pp no. Selain itu, tugas ppat bisa dirangkap oleh camat setempat, sedangkan untuk notaris tidak bisa. Tujuan dasar lahirnya ketentuan hukum tersebut itu adalah untuk menghapus konsep pengelolaan “agraria kolonial” dan beralih ke konsep “agraria nasional”.
Akibat Hukum Yang Lebih Serius Bila Dalam Membuat Akta Tanah Camat Sebagai Ppat Sementara Lalai Tidak Melakukan Pemeriksaan Sertipikat Asli Sebelum.
Kami kurang memahami apa maksud dari “surat tanah non sertifikat yang kepemilikannya terdaftar & diakui camat”, karena bukti kepemilikan hak atas. Kedudukan hukum camat sebagai ppat dalam pembuatan akta jual beli hak. Dalam praktek pelaksanaan jabatan camat selaku ppat sementara wewenang yang dimiliki oleh camat tersebut adalah sama dengan ppat pada.
Berdasarkan Pp No.19 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 9 Tentang Kecamatan, Bahwa Camat Atau Sebutan Lain Adalah Pemimpin Dan Koordinator.
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah republik indonesia no. Ppat dalam menjalankan tugas jabatannya memiliki batasan daerah kerja yaitu dalam 1 (satu) kabupaten atau kota di tempat kedudukannya. Pengertian ppat tugas wewenang dasar hukum dan peraturan ppat.
Camat Merupakan Pejabat Pemerintahan Pemimpin Wilayah Yang Terdiri Dari Beberapa Kelurahan, Yang Disebut Dengan Kecamatan.
2) peran camat selaku ppat dalam pemindahan hak atas tanah, yaitu camat selaku kepala wilayah ia turut menandatangani surat keterangan mengenai tanah yang belum bersertifikat. Oleh karena itu pengaturan penguasaan, pemikiran. Camat yang merangkap ppat secara formal tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Pihak Pemberi Hak Tanggungan Harus Hadir Sebagai Saksi Dalam Pembuatan Apht Oleh Ppat.
Jumlah ppat sementara di wilayah jawa timur tergolong sedikit namun dibeberapa kabupaten di jawa timur dengan jumlah ppat yang banyak masih juga terdapat ppat sementara. Dasar hukum ppat adalah yang tercantum dalam. Jabatannya untuk malaksanakan tugas sebagai ppat yang belum cukup terdapat ppat (misalnya camat).
