Dasar Hukum Camat Sebagai Ppats

Dasar Hukum Camat Sebagai Ppats. Dasar hukum dan pengertian pejabat pembuat akta tanah (ppat) pejabat pembuat akta tanah (ppat) diatur dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan. Camat yang merangkap ppat secara formal tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Bimtek Diklat Camat Selaku Pembuat Akte Tanah PPAT Bimtek Pusdiklat Pemda
Bimtek Diklat Camat Selaku Pembuat Akte Tanah PPAT Bimtek Pusdiklat Pemda from www.pusdiklatpemda.com

Kewajiban pejabat pembuat akta tanah. Peraturan mengenai notaris tercantum dalam peraturan menteri hukum dan ham nomor 62 tahun 2016. Bimtek diklat camat selaku pembuat akte tanah ppat dalam pertanahan kepala satuan organisasi perangkat daerah ( sopd ) prov/kab/kota sekretariat dprd prov/kab/kota.

Berdasarkan Latarbelang Tersebut Ditarik Suatu Rumusan Masalah Yaitu Yang Pertama Apa Dasar Hukum Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Ppats) Berwenang.

Dalam hal ini, camat ditunjuk sebagai ppat sementara.[1] ppat sementara sebelum menjalankan jabatannya wajib mengangkat sumpah jabatan ppat di hadapan. Sebagian besar ppat dijabat oleh camat yang karena jabatannya menjalankan sementara jabatan ppat, yang sebagian besar tidak bergelar sarjana hukum sehingga untuk. 2) peran camat selaku ppat dalam pemindahan hak atas tanah, yaitu camat selaku kepala wilayah ia turut menandatangani surat keterangan mengenai tanah yang belum bersertifikat.

Tetapi Untuk Menghindarkan Terjadinya Pelanggaran Maka.

Camat yang merangkap ppat secara formal tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Mengangkat sumpah jabatan yang di lakukan di depan kepala kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat. Dasar hukum & pengertian camat sebagai pejabat pembuat akta tanah (ppat) sementara.

Peran Camat Sebelum Penulis Uraikan Tentang Peran Camat Dalam Mengkoordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban, Terlebih Dahulu Penulis Akan Menguraikan Pengertian Tentang.

Dasar hukum dan pengertian pejabat pembuat akta tanah (ppat) pejabat pembuat akta tanah (ppat) diatur dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan. Tugas & wewenang camat sebagai pejabat pembuat akta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kedudukan hukum akta tanah yang dibuat oleh camat sebagai ppat sementara secara yuridis adalah sah atau (legal), karena ada dasar hukumnya.

Tanggung Jawab Camat Sebagai Ppat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Tujuan Penelitian Ini Adalah 1) Untuk Mengetahui Kedudukan Hukum Camat Sebagai Pejabat.

Kewajiban pejabat pembuat akta tanah. Berdasarkan peraturan pemerintah (pp) no. Meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, sebagai dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961.52 uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ppat.

Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui Dasar Yuridis Pengangkatan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, Menganalisa Kendala Yang Timbul Terhadap.

Pejabat pembuat akta tanah (ppat) camat. Tugas dan kewenangan camat sebagai ppat sementara. Tetapi dengan adanya ketentuam ini camat tidak otomatis.