Dasar Hukum Dan Pajak Pt Budidaya Logam

Dasar Hukum Dan Pajak Pt Budidaya Logam. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan adalah 10% (sepuluh persen) 5. Orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan.

Dua pelajar meninggal akibat tenggelam di Mukomuko ANTARA News
Dua pelajar meninggal akibat tenggelam di Mukomuko ANTARA News from www.antaranews.com

72 tahun 2018 tentang tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan. Dasar pengenaan dan masa pajak.

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Adalah 10% (Sepuluh Persen) 5.

Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan makalah ini adalah:

Orang Pribadi Atau Badan Yang Dapat Mengambil Mineral Bukan Logam Dan.

Bisa disimpulkan, pedagang dengan omset urang dari rp 4,8 miliar dalam setahun dikenakan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan dengan. Orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan.

22 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan. Dasar hukum jual beli tanah, terutama untuk pihak penjual, telah diatur dalam pp no.

Pelaksanaan Pembangunan Skpt 1.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah (pad) yang memberikan kontribusi besar bagi penerimaan daerah kota bandung dasar normatif dalam pengelolaan pajak daerah. Selasa, 20 september 2022 | 08:40 wib. Adapun fungsi hukum pajak adalah sebagai berikut:

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Ditetapkan Paling Tinggi Sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen).

Peraturan mengenai pemungutan, penyetoran dan pelaporan ppn diatur melalui pmk no. Surat edaran direktur jenderal administrasi hukum umum departemen hukum dan hak asasi manusia republik indonesia no. Asli daerah yang bersumber dari ekstensifikasi dan intensifikasi pungutan.