Dasar Hukum Dan Peraturan Jaminan Kesehatan Nasional
Dasar Hukum Dan Peraturan Jaminan Kesehatan Nasional. 01 apr 2022 19:27 wib. Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 113/pmk.02/2018 tentang tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana cadangan program jaminan.
Dasar Hukum Jaminan Kesehatan Nasional Infografis Kesehatan from infografiskesehatan.blogspot.com
Berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat (5) uu no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan uu no 9. Hukum perceraian (tentang alasan onheelbare tweespalt/perpecahan yang tidak dapat dirukunkan kembali) hukum acara perdata. Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat indonesia.
Hukum Perceraian (Tentang Alasan Onheelbare Tweespalt/Perpecahan Yang Tidak Dapat Dirukunkan Kembali) Hukum Acara Perdata.
Secara operasional, pelaksanaan jkn tertuang dalam peraturan pemerintah dan peraturan presiden, antara lain peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2012 tentang penerima bantuan. Terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional a. Bahwa pemda bertanggung jawab dalam melindungi kesehatan masyarakat dari pandemi corona virus disease 2019 serta bertanggung jawab dalam memberikan jaminan.
82, Ln.2018/No.165, Ll Setkab :
Dengan demikian hanya ada institusi yang akan menyelenggarakan jaminan kesehatan di indonesia yaitu bpjs kesehatan yang berstatuskan badan hukum publik. Menemukan 1.052 peraturan (dalam 0,002 detik) cari. 01 apr 2022 19:27 wib.
Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Didaerah.
Peraturan presiden (perpres) tentang jaminan kesehatan. Berbicara mengenai pengertian hukum perusahaan, maka hal ini juga tidak bisa dipisahkan dengan pengertian hukum dagang dan pengertian perusahaan. Peraturan menteri kesehatan republik indonesia.
Hasil Pencarian Menemukan 179.549 Peraturan (Dalam 0,019 Detik) Cari.
Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu. Jaminan kesehatan nasional yang selanjutnya disingkat jkn adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta. Peraturan walikota mataram nomor 8 tahun 2022 tentang pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan di kota.
Dalam Peraturan Presiden Ini Yang Dimaksud Dengan:
Peraturan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan nomor 8 tahun 2016 tentang penerapan kendali mutu dan kendali biaya pada penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Mekanisme pengelolaan dan penatausahaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat (5) uu no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan uu no 9.
