Dasar Hukum Dan Tata Cara Peggantian Pptk Kegiatan

Kmk Nomor 543/Kmk.04/2000, 22 Desember 2000.

Dasar hukum peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah: Melakukan pengelolaan pddikti dengan satuan kerja yang jelas dan diketahui oleh para pemangku kepentingan; Menyiapkan pegawai tetap, sarana, prasarana dan insentif bagi.

Dasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan.

Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan masyarakat atau subjek hukum dapat memahami dan tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada. Untuk mengetahui prinsip, tujuan dan manfaat didirikannya ilo. Peraturan kepala badan pertanahan nasional no.4 tahun 2010 tentang tata cara penertiban.

Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Bangunan Pantai.

Pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk) didefinisikan pada peraturan pemerintah (pp) nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam pasal 1 ayat 16 sebagai pejabat. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. 3.peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengatur kewenangan pa/kpa, ppk dan pejabat pengadaan dalam.

Ijazah Diterbitkan Oleh Satuan Pendidikan Yang Bersangkutan.

Hukum tata negara atau hukum administrasi negara. Badan pengembangan sumberdaya manusiapusat pendidikan dan pelatihan sumberdaya air dan konstruksi. Izin kegiatan pertambangan dan energi, dasar hukum 1.

Kmk Nomor 533/Kmk.04/2000 22 Desember 2000.

Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya. Pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi pada.