Dasar Hukum Dan Wewenang Bpk. Pada pasal 23 ayat (5) uud 1945 memuat amanat: Dalam hal ini, untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) atau kesalahan dalam menggunakan wewenang (misuse of power) dalam pengelolaan keuangan.
GERAKAN WAJIB PAKAI MASKER BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa from yogyakarta.bpk.go.id
Telah dilakukan uji materiil oleh mk dengan putusan sebagai berikut: Pentingnya fungsi pemeriksaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan negara menjadi nilai dasar terbentuknya badan pemeriksa keuangan (bpk). Badan pemeriksa keuangan atau bpk dibentuk pada 1 januari 1947.
Di Samping Uud 1945 Masih Terdapat Hukum Dasar Yang Tidak Tertulis.
Uu no 5 tahun 2014; Badan pemeriksa keuangan (bpk) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan indonesia yang memiliki hak / wewenang dalam. Tugas dan wewenang bpk dalam pengawasan pengelolaan keuangan bumn/d1 oleh:.
Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 5, Pasal 6 Dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Maka Perlu Disusun.
Pasal 22 ayat (4) dan pasal 22 ayat (5). Badan pemeriksa keuangan atau bpk dibentuk pada 1 januari 1947. Database peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan jdih di lingkungan bpk ri.
Hasil Pencarian Menemukan 179.549 Peraturan (Dalam 0,019 Detik) Cari.
Bpk terdiri dari 9 anggota dan masa jabatan 5 tahun. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; Anggota badan pemeriksa keuangan dipilih oleh dewan perwakilan rakyat dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan daerah dan diresmikan oleh presiden.
Dasar Hukum Bpk (Badan Pemeriksa Keuangan) Adanya Bpk Pertama Ditetapkan Oleh Undang Undang Dasar 1945.
Agar lebih memahaminya, kali ini kita akan membahas tentang pengertian bpk,. Peraturan bpk ini mengatur mengenai pembagian tugas dan wewenang ketua, wakil ketua, dan anggota bpk yang terdiri. Jika dikaitkan dengan prinsip teknis hal tersebut tentu dapat.
Secara Khusus Dimaksudkan Untuk Menyebarluaskan Informasi Peraturan Perundang.
Jika suatu lembaga melakukan tindakan hukum tanpa wewenang, maka tindakannya batal demi hukum (nietig van rechtswege). Berikut penjelasan mengenai fungsi, wewenang, dan tugas bpk berdasarkan uu. Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah :
