Dasar Hukum Dana Hibah Kementrian Agama

Dasar Hukum Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Antara Lain :

Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 7 peraturan menteri agama (pma) republik indonesia nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal. Petunjuk teknis pengelolaan dan penyaluran bantuan hibah bagi lembaga keagamaan. Instruksi menteri agama dan kepala bpn no.

Website Resmi Kementerian Agama, Menyajikan Informasi Layanan Publik Dan Keagamaan Di Seluruh Wilayah Beranda.

Bapak kami ucapkan terima kasih. Dasar hukum dari kementerian republik indonesia mengacu pada bab v. Pemerintah pusat biasanya melalui kementerian, ikut membantu menyalurkan dana hibah.

Dana Hibah Bisa Berasal Dari Beberapa Sumber.

Dalam pembentukan kementerian republik indonesia, ada landasan hukum yang menjadi dasarnya. Mau dapat dana hibah harus berbadan hukum. Dasar hukum pembagian jenis belanja adalah peraturan menteri keuangan nomor :

Dasar Hukum Uu No.1/ 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pmk No.

Blora, lembaga pendidikan agama dan keagamaan di lingkungan kementerian agama blora, baik madrasah tingkat ra,mi maupun aliyah, serta tpq, madin dan pondok pesantren harus. Organisasi dan tata kerja kementerian agama dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri agama republik indonesia, menimbang : Guru madrasah diniyah takmiliyah yang tergabung dalam forum komunikasi diniyah.

102/Pmk.02/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 Tentang Klasifikasi Anggaran.

Jadi, dana hibah adalah suatu pemberian dalam wujud uang, barang, ataupun jasa dari satu pihak ke pihak lain secara umum. Dasar hukum pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri (phln) di kementerian keuangan. Pada pasal 957 kuh perdata berbunyi bahwa.