Dasar Hukum Dari Bphtb. 21 tahun 1997 dan sudah diubah dengan uu no. Adapun dasar pengenaan bphtb diatur pada pasal 46.
Bphtb akan ditarik pada orang ataupun badan yang sudah memperoleh hak atas tanah ataupun bangunannya secara hukum. Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak tempat pajak yang terutang adalah di wilayah kabupaten daerah tingkat ii atau kotamadya daerah tingkat ii,. Sekilas bphtb (bea) ini mirip dengan pbb (pajak bumi dan bangunan).
Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bphtb.
Pajak dari bphtb tersebut akan kembali mengalir kepada anda, salah satunya adalah perawatan lingkungan dan daerah tempat tinggal. Disebutkan bahwa dasar pengenaan bphtb adalah nilai perolehan obyek pajak. Perbedaan kedua jenis pajak ini terletak pada siapa yang menjadi subyek, apa yang menjadi obyek, tarif, tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan, serta dasar hukum yang.
494 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No.
Di samping uud 1945 masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis. Secara sederhana, bphtb singkatan dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selain dasar hukum di atas, terdapat pula beberapa dasar hukum yang terkait lainnya, yaitu:
Bphtb Akan Ditarik Pada Orang Ataupun Badan Yang Sudah Memperoleh Hak Atas Tanah Ataupun Bangunannya Secara Hukum.
28 tahun 2009 mengatur tentang bphtb. Jika njop 2019 yang menjadi dasar pengenaan, siapa yang harus menanggung bphtb? · di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada.
20 April 2010 At 3:58 Pm.
Mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan telah diatur dalam uu no. 21 tahun 1997 dan sudah diubah dengan uu no. Adapun dasar pengenaan bphtb diatur pada pasal 46.
Sekilas Bphtb (Bea) Ini Mirip Dengan Pbb (Pajak Bumi Dan Bangunan).
Roeslan salah dalam stelsel pidana indonesia (1987) menjelaskan, hukuman mati adalah jenis pidana terberat menurut hukum positif indonesia. Seperti yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, bphtb diatur dalam uu no. Pengertian dan dasar hukum bphtb.