Dasar Hukum Diklat Bp

Bimtek Pedoman Pemungutan Pph Bagi Bendahara Pemerintah Dan Bumn Juni 18, 2021.

Mampu memahami pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan amdal. •pelatihan kepemimpinan pengawas •pelatihan kepemimpinan administrator (perlan no.15 tahun 2019) (perlan no.16 tahun 2019). Peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor 45 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pelatihan lingkup badan penyuluhan dan pengembangan.

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipilsurat Menteri Dalam Negeri No :

Uu no 20 th 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 26 merupakan dasar hukum kursus dan pelatihan sebagaimana tergambar pada ayat 2 dan 3 dibawah ini: Uu no.14 th 2008 tentang keterbukaan publik. Pada hari jum’at, 8 juli 2022, radif anandra, s.ip anggota 1 bidang administrasi dan penyusunan program badan pengusahaan kawasan bintan wilayah kabupaten bintan bersama mochamad.

Surat Menteri Dalam Negeri No :

Peraturan presiden republik indonesia nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi dan. Dasar hukum pelaksanaan tugas 1. Tarif pnbp pelatihan kesehatan dan sarana prasarana pp no.

Bimtek Pertanahan L Info Diklat Pertanahan L Bimtek Terbaru 2022.

(2) ketentuan mengenai tata cara pendidikan dan pelatihan, pemagangan, dan sertifikasi kompetensi. Peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil. Peraturan presiden nomor 23 tahun 2008 tentang badan nasional penanggulangan bencana.

Dasar Hukum Diklat Bagi Pegawai Negeri Sipil Adalah Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Berikut dasar hukum (perundangan) yang dimaksud: Peraturan menteri dalam negeri nomor 48 tahun 2008 tentang pedoman organisasi. Uud 1945 pasal 28 h ayat (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak.