Dasar Hukum Dinas Pariwisata. Dan tata kerja dinas pariwisata dan kebudayaan. Dasar hukum pelaksanaan pemberian ijin tanda daftar usaha pariwisata (tdup) sesuai dengan.
Uu ri no.40 tahun 2009 tentang kepemudaan. Peraturan daerah kota surabaya no. Dinas kebudayaan, kepemudaan dan olah raga serta pariwisata.
Uu Ri No.10 Tahun 2009 Tentang.
Gedung siola) dasar hukum organisasi. Dasar hukum (permenpar 18/2016) 1. Rincian tugas dan fungsi dinas pariwisata detail peraturan.
Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Tahun 2021 Menjadi Dasar Acuan Pelaksanaan Kinerja, Program Dan Kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2021.
Uu nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Dasar hukum laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (lppd) dinas pariwisata provinsi banten tahun anggaran 2019 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd di. Dinas kebudayaan, kepemudaan dan olah raga serta pariwisata.
Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46.
Dasar hukum penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) dinas pariwisata kabupaten. Diajukan secara tertulis oleh pengusaha pariwisata disertai dengan dokumen persyaratan. Dinas pemuda, olahraga dan pariwisata kota balikpapan.
Dasar Hukum Pelaksanaan Pemberian Ijin Tdup.
Penjelasan tersebut disampaikan kepala dinas (kadis) sosial, selvie nancy lendombela saat ditemui di ruang kerjanya, selasa (20/9/2022). Instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan egovernment. Dasar hukum pembentukan dinas kebudayaan (kundha kabudayan) kota yogyakarta dapat diakses di nomor 113 tahun 2020 tentang.
Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.
Kepariwisataan mengandung tiga aspek dasar: Pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta,perlu menetapkan. Dasar hukum sejarah samarinda visi dan misi tugas pokok & fungsi riwayat pimpinan.