Dasar Hukum Diskresi Polisi

Dasar Hukum Tersebut Dapat Ditemukan Dalam.

Kewajiban dan kekuasaannya dipercayakan kepada mereka oleh hukum dan meraka bertanggungjawab secara hukum terhadap tindakan. Bukan hal yang aneh bila penanganan terorisme menjadi hal yang urgen dalam negara , maka indonesia menerapkan uu tentang. Diskresi itu dilakukan bukan lepas.

Polisi Merupakan Agen Hukum Dari Negara.

Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar. Dasar hukum uu 2 tahun 2002 tentang polri adalah: Pelaksanaan diskresi dalam tugas polisi adalah :

Disertasinya, ‘Pengawasan Terhadap Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dan Jaksa Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana’, Banyak Mengutip Definisi Dan Cakupan Diskresi.

Diskresi dalam aturan hukum indonesia. Dalam dokumen dasar pertimbangan hukum bagi polri dalam pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak (studi di kepolisian resort malang kota). Dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinan dan lebih menekankan pada pertimbangan moral ketimbang pertimbangan hukum.

Sering Kita Dengar Tindakan Penembakan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Upaya Melakukan Pengamanan.

Dalam hal ini setiap pejabat kepolisian negara republik indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu. [email protected] abstraksi berlatar belakang adanya upaya bagi polri untuk memberi diskresi pada tahap penyidikan. Biasanya diskresi digunakan ketika suatu permasalahan membutuhkan suatu penanganan yang cepat, sementara peraturan atau dasar hukum yang mengatur tentang.

Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Terkadang Menemui Pro Dan Kontra.

Namun tidak menyalahkan sepenuhnya, karena anggota polisi itu mempunyai kewenangan diskresi mulai tingkatan paling bawah hingga paling atas termasuk saya sebagai. Untuk keperluan tersebut, kasus “manten” yang berlaku di madura sebagai. Penulisan ini hendak mengkaji apakah diskresi sesungguhnya bertentangan dengan aturan hukum ?