Dasar Hukum Dokumen Pengadaan Merupakan Informasi Publik

Hukum Indonesia Saat Ini Telah Menjangkau Dan Mengaturnya Dengan Uu No.

Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia. Padahal jika dicermati, lanjut kes,. Dokumen berasal dari bahasa latin yaitu docere, yang berarti mengajar.

Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah ( Download ) No.

Dasar hukum pengadaan barang/jasa pemerintah,sebagai berikut. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi. Tentang keterbukaan informasi publik dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang :

Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.

01 /kpts/ppid/2021 tentang pemutakhiran daftar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Penulusuran paling dasar, dimulai dari mengupas unsur kerahasiaan dalam perpres 54/2010 sebagai acuan dasar pengadaan barang/jasa pemerintah. Baik dokumen warkah tanah di kantor pertanahan maupun instansi pemerintah lain terkait suatu hak atas tanah, merupakan domain publik—dalam artian menjadi hak publik.

Sebelumnya, Banyak Badan Publik Yang Menafsirkan Informasi Pengadaan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan Atau Tidak Dapat Diakses Publik.

Pp 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan uu ri no. Dokumen publik dan semi publik. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Informasi Publik Desa Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan.

Keterbukaan dokumen kontrak berpeluang memicu kepedulian masyarakat melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. Menyediakan komisi informasi publik provinsi jawa tengah yang berguna untuk menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan penjelasan uu.kip.no.14 tahun. Proses hukum pns bermasalah kasus.