Dasar Hukum Dp3 Pp No 10 Tahun 1979

Dasar Hukum Dp3 Pp No 10 Tahun 1979. Dasar hukum dp3 adalah pp no.10 tahun 1979 dan surat edaran kepala bkn no. Dalam soft launching yang dilanjutkan dengan webinar secara virtual , agar masyarakat.

PPT ARTI PENTING SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (S I M P E G from www.slideserve.com

Dicabut peraturan pemerintah (pp) no. View dasar hukum dp3 & skp.docx from ips 123 at sman 1 malang. Terhitung mulai tgl 01 januari 2014 pp no.

Dalam Soft Launching Yang Dilanjutkan Dengan Webinar Secara Virtual , Agar Masyarakat.

Peraturan dp3 mempunyai landasan hukum yaitu : Peraturan presiden republik indonesia no. View pp_no_10_thn_1979_dp3.pdf from ekonomi ma 70079 at universitas gajah mada.

43 Th 1999 Tentang Perubahan Uu No.

Tb simatupang no.5 ragunan, pasar minggu, jakarta selatan 12550, dki jakarta, indonesia phone: Penilaian pelaksanaan pekerjaan pns pp 10 tahun 1979 Pns yg tidak masuk kerja selama 5 s/d 15 hari kerja tanpa alasan yang sah, dikenai hukuman ringan.

Dasar Hukum Pp 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pns Adalah:

Surat edaran kepala bkn no. Peraturan pemerintah (pp) 34 / 1979 : Nomor 11 tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi.

Hal Tersebut Sesuai Dengan Amanat.

Bahwa peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1952 tentang daftar pernyataan kecakapan untuk pegawai negeri sipil dipandang tidak sesuai lagi, oleh sebab itu perlu ditinjau kembali. Penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Bahwa peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1952 tentang daftar pernyataan kecakapan untuk pegawai negeri dipandang tidak sesuai lagi, oleh sebab itu perlu ditinjau kembali dan.

(Unpublished) Pdf Download (60Kb) Item.

Penilik sekolah dasar, dan penilik pendidikan agama; Arsip mempunyai nilai dan arti penting karena. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 10 tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil presiden.