Dasar Hukum Dpmptsp. Saat ini standar pelayanan minimal (spm) telah ditetapkan oleh 13 kementerian/ lembaga. Undang undang republik indonesia nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman.
Landasan hukum dibentuknya dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten purbalingga adalah : Undang undang republik indonesia nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman. Dasar hukum penyelenggaran pengelolaan informasi dokumentasi di kabupaten kulon progo, didasarkan pada beberapa dasar hukum yang telah ditetapkan;
Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005.
Peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor 8 tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor 4 tahun. Sistem informasi manajemen bangunan gedung (simbg) program kerja. Izin peruntukan penggunaan tanah (ippt) :
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.
Pemerintah menyusun dan menetapkan spm untuk menjamin hak konstitusional. Undang undang republik indonesia nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman. Layanan informasi dan informasi pengaduan via email ( [email protected]) || ingat.!!!
Untuk Lebih Lengkapnya Bisa Klik Dasar.
Saat ini standar pelayanan minimal (spm) telah ditetapkan oleh 13 kementerian/ lembaga. Narasumber sosialisasi iumk di kecamatan balikpapan timur untuk 3. Dpmptsp kota balikpapan mengikuti fgd pelaksanakan evaluasi pelayanan publik tahun 2022 oleh kemenpa;
Website Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan
Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan. Peraturan pemerintah no.58 tahun 2005. Dasar hukum penanaman modal dan laporan kegiatan penanaman modal.
Dasar Hukum Dalam Penyelenggaraan Dpmptsp Kota Kupang Adalah :
Sk bupati kutai timur tentang penetapan standar pelayanan perizinan dan non perizinan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kutai timur. Mpp pandeglang l nya cuma satu : Mpp pandeglang l nya cuma satu :