Dasar Hukum E-Kinerja. Dasar hukum sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) satu cipta karya cipta karya satu; Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011.
Yang menjadi dasar hukum penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah unit pelaksana teknis lembaga pemasyarakatan kelas iib muaro sijunjung adalah sebagai berikut : Peraturan mahkamah agung ri nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, keputusan ketua mahkamah. Dan persidangan di pengadilan secara elektronik :
Setiap Awal Tahun, Pegawai Membuat Target Skp Tahunan;
Kenegaraan senin, 22 mei 2017. Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011. Skp, aktivitas kerja dan ppk.
Dasar Hukum Pelaksanaan Ecourt Adalah :
Peraturan mahkamah agung ri nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, keputusan ketua mahkamah. Peraturan menteri negara pan dan rb nomor 53. Yang menjadi dasar hukum penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah unit pelaksana teknis lembaga pemasyarakatan kelas iib muaro sijunjung adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja Utama (Iku) Rencana Strategis (Renstra) Perjanjian Kinerja Tahunan (Pkt) Rencana Kerja Tahunan (Rkt) Penetapan Kerja Tahunan;
Perjanjian kinerja bagian pemerintahan sekretariat daerah kota malang. Survei kepuasan masyarakat (skm) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara. Dasar hukum penyusunan perjanjian kinerja pada bagian.
Indikator Kinerja Utama (Iku) Rencana Kerja Tahunan (Rkt) Penetapan Kinerja Tahunan (Pkt) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkjip).
Hal ini juga sesuai dengan dasar hukum untuk penetapan kinerja adalah berdasarkan permenpan nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan. Perma no.1 tahun 2019 tentang administrasi perkara. Peraturan mahkamah agung ri nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, keputusan ketua.
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip);
Dengan telah diundangkanya peraturan bupati kotabaru nomor 137 tahun 2020 tentang pemberian. Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006. Dasar hukum sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) satu cipta karya cipta karya satu;