Dasar Hukum Fahri Hamzah Vs Pks

Dasar Hukum Fahri Hamzah Vs Pks. Fahri menggunakan pasal 1365 kuhperdata soal perbuatan melawan. Berdasarkan putusan pk ma, pks bersalah memecat fahri, tetapi tidak berkewajiban membayar ganti rugi rp 30 miliar kepada fahri hamzah.

Kubu Agung ajak munas bersama, Ical ngotot gelar rapimnas
Kubu Agung ajak munas bersama, Ical ngotot gelar rapimnas from www.merdeka.com

Bersamaan dengan surat keputusan pemecatan fahri hamzah sebagai kader pks, lantaran. Fahri hamzah hebat, pks harus bayar rp 30 miliar. 9 januari 2019 23:34 diperbarui:

Seluruh Hakim Sepakat Tolak Banding Pemecatan Ferdy Sambo.

Fahri hamzah mendesak pks untuk membayar ganti rugi atas putusan mahkamah agung (ma) sebesar rp 30 miliar. 10 januari 2019 00:07 647 2 3 + laporkan konten. Fahri hamzah hebat, pks harus bayar rp 30 miliar.

Perseteruan Hukum Antara Elite Partai Keadilan Sejahtera ( Pks) Dengan Salah Seorang Mantan Kadernya, Fahri Hamzah, Belum Juga Berakhir.

9 januari 2019 23:34 diperbarui: Ini respons fahri hamzah soal putusan pk. Yang dilakukan oleh saudara fahri hamzah.

Menanggapi Atas Dimenangkannya Gugatan Fahri Hamzah Terhadap Partai Keadilan Sejahtera (Pks), Kami Sampaikan Penjelasannya Kepada Seluruh Keluarga Besar Pks Sebagai.

Selasa, 23 juli 2019 15:23 wib. Ketua tim hukum fahri hamzah, mujahid latief, mengatakan pihaknya belum mendapatkan salinan resmi putusan dari ma. Berikut ini adalah penjelasan kronologis permasalahan saudara fahri hamzah:

Menurut Hidayat, Masalah Dengan Fahri Hamzah Ini Ditangani Oleh Tim Hukum Pks.

Fahri hamzah menyatakan belum mengambil keputusan hukum lanjutan atas putusan peninjauan kembali (pk) mahkamah agung (ma) atas perkaranya dengan jumat, 16. Fahri menggunakan pasal 1365 kuhperdata soal perbuatan melawan. Atas dasar komitmen fh tersebut di atas, tanggal 12 desember 2015 kms menugaskan ts untuk menyusun rancangan.

Arah Baru, Konsolidasi, Dan Optimalisasi Potensi.

Gugatan dengan nomor register 123/pk/pdt/2020 itu diajukan melalui pengadilan pengaju pn jakarta selatan atas dasar perbuatan melawan hukum. Sehingga dia memilih untuk tidak banyak berkomentar terkait desakan pembayaran denda. Orang kpk enggak mengerti uu dasar, maunya tangkap, terangnya.