Dasar Hukum Gratifikasi Di Kementrian Kelautan Dan Perikanan

Keputusan Bersama Menteri Kelautan Dan Perikanan.

Bukan hanya di bidang penangkapan ikan,. Penyerahan piagam penghargaan bidang penegakkan hukum kelautan dan perikanan. Bahwa untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi serta mencegah terjadinya praktek suap, perlu menerapkan mekanisme pengendalian.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil.

Nugraha air laut non energi aksi bersih pantai akuntabilitas alat penangkapan ikan amdal. Pelaksanaan pembangunan skpt 1.peraturan presiden republik indonesia nomor 3 tahun 2017 tentang rencana aksi percepatan pembangunan industri perikanan. Hasil seleksi administrasi pengadaan cpns kementerian kelautan dan perikanan tahun 2019.

Edisi 2 / 2 Sks / 6 Modul.

Raya pertanian sei lareh lubuk minturun koto tangah kota padang 25175 telp/faks : Ikan yang ditetapkan peraturan menteri kelautan dan perikanan. Kementerian hukum dan hak asasi manusia.

Dasar Hukum Peraturan Wali Kota Ini Adalah :

Hai #sahabatbahari , pada hari jum'at tanggal 16 september. Surat rekomendasi dari kementerian kelautan dan perikanan untuk izin pelaksanaan reklamasi di atas 500 (lima ratus) hektar. Dalam peraturan menteri kelautan dan perikanan (permen kp) nomor 65 tahun 2020 jo permenkp nomor 37 tahun 2021 terdapat perubahan fungsi pengawasan menjadi pemantauan.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan (Permen Kp) Nomor:

Peraturan pemerintah no 11 tahun 2017; Untuk syarat substantif sesuai dengan. Uud 1945 pasal 25a juga mengatur dengan tegas.