Dasar Hukum Harta Bersama. “apa saja yang dibeli, jika uang. Hal ini diatur dalam pasal 35 ayat (1) uu no.
1 tahun 1974 pasal 35 ayat (1), disebutkan. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (uup), harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Adapun berkaitan dengan pembagian harta bersama, pasal 128 bw menetapkan bahwa kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami istri atau antara para ahli waris.
1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat (1), Disebutkan.
1 tahun 1974 pasal 35 ayat (1), disebutkan. Warisan adalah harta warisan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai kematian, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang. Ini pengertian sederhana dari harta bersama.
Dalam Uu No.1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat (1) Disebutkan Bahwa, “Harta Benda Yang Diperoleh Selama Perkawinan Menjadi Harta Bersama”.
Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun. Dalam yurisprudensi di indonesia ada dua putusan mengenai pembagian harta bersama menurut hukum adat, yang menegaskan. Harta bersama dalam hukum islam tidak terlalu disinggung secara umum dan khusus, karena hal ini tidak dikenal secara khusus dalam kitab fiqh, hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta.
Sejak Saat Dilangsungkannya Perkawinan, Maka Menurut Hukum Terjadi Harta Bersama Menyeluruh Antar.
Kumpulan yurisprudensi tentang harta bersama. Pasal 85 khi menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam. Putusan mahkamah agung ri no.
1 Tahun 1974.Bab Vii Pada Pasal 35, 36, Dan 37.
“ (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama”. Sebagian mereka mengatakan bahwa agama islam tidak mengatur tentang. “dikebanyakan daerah harta yang terdapat selama perkawinan menjadi.
Harta Benda Perkawinan Menurut Hukum Adat Harta Benda Perkawinan (Harta Bersama) Menurut Hukum.
Dasar hukum harta bersama di indonesia diatur oleh hukum islam dan hukum positif yang berlaku di indonesia. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi : Dasar hukum harta bersama a.