Dasar Hukum Honorarium Sekretariat Ppk. Untuk penyelenggaraan pemilihan bupati dan. 3.peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengatur kewenangan pa/kpa, ppk dan pejabat pengadaan dalam.
Ppk diberikan satuan honorarium dalam ob atau orang bulan. Setelah kpu ri mengeluarkan pkpu no 3. Seluruh staf sekretariat ppk bertanggungjawab kepada sekretaris ppk;
Setelah Kpu Ri Mengeluarkan Pkpu No 3.
Pasal 12 ayat (1) pp 12/2019 : Pejabat pelaksana teknis kegiatan atau disingkat pptk merupakan “peran” yang bergerak di keuangan daerah dengan dasar hukum peraturan pemerintah nomor 12 tahun. D alam melaksanakan tugasnya, ppk dibantu sekretariat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi rersyaratan.
Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan.
21 tahun 1975 tentang perubahan atas keputusan presiden republik indonesia nomor 65 tahun 1972 tentang honorarium bagi ketua/wakil ketua, sekretaris/wakil. Berikut besaran honorarium pejabat pembuat komitmen (ppk) tahun 2019 berdasarkan peraturan menteri keuangan (pmk) republik indonesia nomor 32/pmk.02/2018 tanggal 29. Yuk, simak lebih lanjut tentang perbedaan kedua.
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Bandung, 18 Februari 2021.
Sesuai pmk nomor 72/pmk.02/2020 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 78/pmk.02/2019 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2020,. (2) pptk sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Lembaga pengembangan dan konsultasi nasional (lpkn) merupakan lembaga diklat resmi yang berdiri sejak tahun 2005, dan telah terakreditasi a oleh lembaga.
3.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Mengatur Kewenangan Pa/Kpa, Ppk Dan Pejabat Pengadaan Dalam.
Kedudukan, tugas dan wewenang pps / sekretariat pps. Oleh irda yanti,se mantan anggota ppk kec. Dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.
Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Adalah:
Ppk diberikan satuan honorarium dalam ob atau orang bulan. 80 tahun 2006 tentang honorarium bagi ketua, wakil ketua, anggota dan sekretaris tim koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Dasar hukum lainnya 5 menit spj beserta bukti pendukung 4 ppk skpd memvalidasi spj dan menyerahkan ke pa untuk meminta persetujuan pembayaran spj beserta bukti.