Dasar Hukum Ii Pemeriksaan Pengeloaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara
Dasar Hukum Ii Pemeriksaan Pengeloaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara. (2) pimpinan badan pemeriksa keuangan dipilih dari dan oleh anggota.*** ) pasal 23g (1) badan pemeriksa keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara agar tidak terjadi penyimpangan dalam keuangan negara.
PPT Fungsi, Isi, Prinsipprinsip Pengelolaan Dokumen Publik dan from www.slideserve.com
Hukum perceraian (tentang alasan onheelbare tweespalt/perpecahan yang tidak dapat dirukunkan kembali) hukum acara perdata. (2) kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (uu no.
Mengenai Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (uu no. Dasar pemikiran untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan.
Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara Diserahkan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sesuai Dengan Kewenangannya.
Badan pemeriksa keuangan, yang selanjutnya disebut bpk, adalah badan pemeriksa keuangan sebagaimana dimaksud. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara 2.
15, Ln 2004 / No.
Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara agar tidak terjadi penyimpangan dalam keuangan negara. (2) kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut: 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan.
Visi Dan Misi Badan Pemeriksa Keuangan.
Ii administrasi keuangan 3 kompetensi dasar 1. Bahwa ketiga jenis pemeriksaan tersebut seluruhnya adalah pemeriksaan yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk mewujudkan pengelolaan keuangan. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara 3.
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.
17 tahun 2003 tentang keuangan negara 2. Politik hukum politik hukum mengkaji hukum yang berlaku (ius constitutum), maupun yang memberikan arah pada. 1 politik hukum pemeriksaan pengelolaan keuangan negara a.
